PEREKONOMIAN INDONESIA DARI ORDE LAMA SAMPAI SEKARANG. "BANYAK PERUBAHAN TAPI TAK BANYAK MERUBAH KEADAAN"

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Sistem perekonomian di Indonesia sudah ada atau dimulai sejak bangsa Indonesia masih berbentuk Kerajaan. Dimana pada masa itu masih dilakukan monopoli berdasar kekuasaan kerajaan. Namun sejalan mulainya penjelajahan oleh bangsa barat maka sistem di Indonesia sedikit banyak mulai terpengaruhi.

Perkembangan sistem ini dimulai dari jaman penjajahan Belanda dimana sistem imperialisme di terapkan sampai pada akhir masa penjajahan jepang dimana sistem perekonomian masih digerakkan oleh bangsa penjajah. Setelah merdeka, bangsa Indonesia sudah berulang kali mengubah sistem yang dipakai dalam mengatur perekonomiannya. Dari sistem Liberal, kemudian Komandao (komunisme) sampai memasuki orde baru. Pada orde baru ini terdapat perubahan yang signifikan (kemajuan) yang dialami oleh bangsa Indonesia dari segi kemakmuran rakyatnya, dimana pada masa ini menggunakan Program Repelita. Namun ketika tahun 1999 terjadi reformasi baik dari sistem politik maupun ekonomi.

Pada akhirnya bangsa Indonesia sampai dengan sekarang ini menggunakan sistem Perekonomian pancasila atau kerakyatan dimana tujuan dari perekonomian ini adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

• MASA ORDE LAMA

Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.

Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.

Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.

Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

• MASA ORDE BARU

Suharto mengakhiri jabatannya sebagai presiden akibat fondasi ekonomi Indonesia ambruk diterjang krisis dan gelombang politik yang menghendaki perubahan.Kenyataan ini bertolak belakang dengan situasi pada awal kepemimpinan jenderal purnawirawan ini pada tahun 1968.

Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. "Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun," kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto. Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun.

Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal  

TERIKAT MODAL ASING

menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Suharto menamai programnya 'Pembangunan Lima Tahun' atau PELITA, yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing. "Liberalisasi sebesar mungkin, sebebas-bebasnya, kalau ada intervensi boleh dikatakan didikte oleh IMF dan Bank Dunia, yang dibelakangnya adalah pemerintah Amerika Serikat dan dampaknya dirasakan sampai sekarang," kata mantan menteri koordinator perekonomian Indonesia antar tahun 1999-2000.

Namun menurut Emil Salim, untuk menggerakkan pembangunan, Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980.

KEMAJUAN SEKTOR MIGAS

Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. "Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi," kata pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak. Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an, menurut Emil Salim, diawali dengan pembenahan di bidang politik.

Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Lebih lanjut, Emil Salim menilai, pendekatan seperti yang dilakukan Suharto pada awal pemerintahannya lazim dipraktekkan oleh para pemimpin di kawasan Asia Timur dan Tenggara. "Ada pandangan bahwa demokrasi yang dikembangkan di negara berkembang itu membutuhkan semacam pengarahan atau intervensi untuk tidak segera bersifat liberal," kata Emil Salim. Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960.

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

Titik balik

Masa keemasan ekonomi Orde Baru, kata Emil salim, mengalami titik balik ketika memasuki tahun 1990-an, saat BJ Habibie dengan visi teknololgi masuk merambah bidang ekonomi. Tetapi, Kwik Kian Gie tidak sependapat dan dia menilai Habibie bukan faktor penting dalam titik balik ekonomi Orde Baru.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru terkesan begitu memukau," kata Kwik, namun menurutnya di sisi lain kesenjangan dan kemiskinan adalah akibat kebijakan ekonomi liberal. Krisis moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan tuntutan reformasi total, dia anggap sebagai konsekuensi logis dari kebijakan tersebut yang diperburuk oleh situasi politik.

Namun, pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak mempunyai analisa berbeda tengan jatuhnya Suharto. "Krisis ekonomi untuk sebagian orang memang bisa ditelusuri ke praktek kebijakan, bukan desain kebijakan di atas kertasnya," kata Djisman. Pengamat ekonomi ini menilai pada prakteknya kebijakan pemerintahan Suharto sarat dengan berbagai penyelewengan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme pada kroni Suharto. Pada saat yang bersamaan, rakyat menuntut suksesi politik. Dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjadi pemicu krisis politik yang sudah dipendam oleh rakyat, tambah Djisman Simandjuntak

• MASA REFORMASI

Saat ini kondisi ekonomi Indonesia memang tengah dalam tekanan, salah satunya dilihat dari kurs dolar AS yang saat ini nilainya mencapai Rp 11.700. Namun kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi ekonomi saat krisis 1997/1998.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menceritakan, dirinya tahu betul kondisi ekonomi Indonesia 1997/1998, karena saat itu sudah berkecimpung di dunia korporasi."Dulu utang kita banyak yang tak tercatat, bukan hanya utang swasta, namun juga utang pemerintahnya. Tapi setelah krisis (1997/1998), ada UU Keuangan negara, dan pemerintah mempunyai neraca. Jadi kita tahu berapa utang negara, utang daerah, swasta, dan bahkan BUMN. Kalau di 1997/1998 kita tidak tahu," tutur Agus Marto saat pertemuan dengan sejumlah pimpinan media di kantor pusat BI, Jalan Thamrin, Jakarta, Jumat malam (22/11/2013).

Agus mengatakan, pada saat krisis 1997/1998 banyak tindakan moral hazard yang terjadi di dunia perbankan Indonesia. Mulai dari pemilik bank, manajemen, hingga nasabah-nasabahnya melakukan tindakan moral hazard, atau tak sesuai aturan. Belum sampai di situ, pada saat krisis 1997/1998, Agus juga mengatakan ada tindakan-tindakan missmatch di Indonesia dalam sektor ekonomi. Contohnya, perusahaan swasta yang melakukan pinjaman dalam bentuk dolar, namun penghasilannya rupiah. Jadi bila dolar tiba-tiba menguat, kekuatan perusahaan untuk membayar utang lemah."Jadi saat ini utang-utang sudah tertata, laporan keuangan juga sudah jelas. Transaksi perbankan juga dijaga. Kalau apda 1997/1998, ada bank yang masuk transaksi derivatif berisiko, sekarang dijaga betul. Belum lagi pergerakan dolar saat krisis dulu itu melonjak tinggi dari Rp 2.300 menjadi Rp 15.000. Ini membuat ekonomi berhenti," papar Agus.

Meski begitu, Agus mengatakan, kondisi utang swasta Indonesia saat ini juga naik. Menurut data BI, utang swasta Indonesia jumlahnya naik dari US$ 73,6 miliar di 2009 menjadi US$ 136,6 miliar. Namun masih tetap terjaga, karena 76% utang swasta ini adalah berjangka panjang. Hingga Desember nanti, akan ada pembayaran utang swasta jatuh tempo US$ 8 miliar. Jumlah ini masih bisa terjaga, karena ada juga penarikan utang baru, sehingga tekanan terhadap rupiah masih terbatas

Pada kesempatan itu, Agus memperingatkan soal defisit transaksi berjalan akibat neraca perdagangan yang defisit tinggi. Defisit neraca perdagangan terjadi karena tingginya impor, khususnya migas. Di kuartal II-2013, neraca perdagangan migas Indonesia defisit US$ 5,8 miliar, naik dari kuartal II-2013 US$ 5,29 miliar. Tingginya impor ini membuat kebutuhan dolar meningkat, dan akhirnya nilai tukar rupiah tertekan.Agus mengatakan, perlu ada perbaikan dari sisi kebijakan pemerintah. Sehingga kondisi defisit neraca perdagangan ini tidak makin lebar dan makin menekan nilai tukar.

Tekanan pada nilai tukar juga tidak hanya akibat defisit perdagangan di dalam negeri, kebijakan bank sentral AS yaitu Federal Reserve (The Fed) yang berencana mengurangi kebijakan stimulusnya, membuat tekanan nilai tukar di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, karena pasokan dolar AS akan berkurang. Melihat kondisi ini, BI dari sisi moneter sudah melakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah menaikkan suku bunga acuan yaitu BI Rate menjadi 7,5%. Namun tidak lantas kebijakan ini menguatkan rupiah begitu saja, karena memerlukan waktu.

Selain itu, perlu juga perbaikan struktural sektor industri di Indonesia, sehingga barang-barang kebutuhan masyarakat tidak banyak dipenuhi dari impor. "Selama 4 tahun terakhir ini kondisi ekonomi dunia tidak normal. Karena The Fed mengeluarkan stimulus yang membanjiri seluruh dunia dengan dolar, maka 4 tahun terakhir ini dana melimpah masuk ke seluruh dunia, dan membawa kondisi yang tidak normal bagi dunia termasuk Indonesia. Lalu Ben Bernanke (Gubernur The Fed) di pertengahan tahu mau mengurangi stimulus. Ini mengubah lagi era sebelumnya, dari era capital inflow (arus dana masuk), menjadi era capital outflow (arus dana keluar)," jelas Agus.

Beragam kebijakan yang telah dilakukan BI dilakukan untuk menstabilisasi sisi moneter, dan ini akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Menurut Agus, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi dari perkiraan awal 6,3% menjadi 5,5-5,7%.

http://kupastuntasmanajemen.blogspot.com/2009/10/perekonomian-indonesia-masa-orde-lama.html

http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2008/01/080127_suhartoeconomy.shtml

http://finance.detik.com/read/2013/11/23/092206/2421358/5/gubernur-bi-sebut-kondisi-ekonomi-sekarang-beda-jauh-dibanding-1997-1998

PEREKONOMIAN CHINA, PENYEMPURNAAN UNTUK MENJADI PENGUASA EKONOMI DUNIA

SISTEM PEREKONOMIAN CHINA

        Saat ini, cina berkembang menjadi pusat ekonomi internasional dan menjadi lahan investasi penting. Krisis ekonomi Asia yang terjadi pada 1997 menyebabkan pertumbuhan tahunan dan investasi asing di Asia mengalami penurunan. Keadaan itu terjadi saat china giat menjalankan dasar-dasar ekonomi secara agresif. Namun, masalah itu berhasil diatasi dengan menetapkan dasar-dasar liberal dalam sistem ekonominya. Sekarang china menjadi lambang ekonomi liberal dengan berbagai daya tarik bagi para investor asing untuk menanamkan modal disana, reformasi yang radikal dan pendekatan ekonomi yang liberal serta terbuka menjadikan china sebagai jalur penting bagi dunia usaha dan perdagangan dunia.

         Perkembangan positif dan drastic ini menarik modal asing dan teknologi canggih masuk ke negara ini secara terus menerus. Hal itu membuat beberapa kota di china mengalami pertumbuhan yang pesat, seperti shanghai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang penting. Dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang, selain menyediakan pangsa pasar atau konsumen yang besar, shanghai juga menyediakan tenaga kerja yang berlimpah untuk sektor perindustrian. reformasi dan liberalisasi ekonomi yang dilakukan china mengatasi banyak masalah sosial, seperti pengangguran dan kemiskinan.

     Dalam konteks pemikiran barat, liberalisasi merupakan satu aliran pemikiran yang bertujuan meningkatkan kebebasan yang diberikan kepada individu. Hal itu jelas bertentangan dengan konsep hak pemilikan negara dan kebebasan terbatas yang diterapkan china. Liberalisasi yang tidak terkontrol akan member kebebasan yang tidak terbatas kepada semua individu danmenjadikan individu lebih penting daripada masyarakat. Kebebasan yang melampaui batas menyebabkan individu dan anggota masyarakat terlepas dari ikatan nilai moral dan agama. Dalam sistem sosial orang china, individu membentuk keluarga dan keluarga membentuk masyarakat. Dari masyarakat itu, terbentuklah negara. Namun, dalam paham liberalisme, masyarakat terwujud dalam indivudu, bukan sebaliknya. 

 Namun, sistem ekonomi liberal yang diterapkan tidak saja akan mengakibatkan china kehilangan kendali dalam ekonomi dunia, tetapi juga membuat negara itu berada dibawah kendali dan naungan para investor yang menanam modal di negara tersebut. China memerlukan reformasi dalam bidang ekonomi dan politik. Begitu juga dengan sistem liberalisasi. Namun, hendaknya china tidak perlu berambisi dalam mendapatkan status negara maju sehingga mengesampingkan kepentingan domestiknya. Sistem liberalisasi dapat memajukan perekonomian china. Namun, hal itu perlu disertai pembaruan berkesinambungan, yaitu bidang internal disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di bidang eksternal.

 

 PERKEMBANGAN EKONOMI YANG TERJADI DI NEGARA CHINA

Majunya perekonomian Cina tidak akan lepas dari tokoh Deng Xiaoping yang melakukan kebijakan reformasi dan loncatan jauh kedepan hasil pemikiran Mao Tse Tung. Deng merupakan tokoh komunis sama seperti Mao Tse Tung yang menjadi presiden namun, dalam hal ekonomi Deng adalah orang yang berpandangan “kapitalis” bukan berpandangan komunis yang Mao harapkan. Namun pada akhirnya Deng dapat membuktikan keberhasilan ekonomi Cina. 

Sebagai sebuah rejim yang menantang dominasi rejim kapitalis, Cina menerima resiko pemboikotan dan isolasi ekonomi terhadap perdagangan luar negerinya. Kondisi inilah yang memaksa Mao meluncurkan kebijakan “Lompatan Jauh ke Depan” untuk memobilisasi sumberdaya internal guna memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, isolasi dan boikot tersebut, memunculkan perdebatan luas di kalangan internal partai menyangkut jalan pembangunan Cina yakni, antara mereka yang disebut “kelompok kiri/leftist” dengan “para pejalan kapitalis/capitalist roader.”

REFORMASI PEREKONOMIAN CHINA

Reformasi yang dilakukan ada empat tahap, yaitu yang pertama tahun 1978-1984 yang merupakan tahap awal dan tahap penerapan prinsip ekonomi pasar dengan fokus pada wilayah pedesaan pemerintah mempromosikan sosialisme pasar guna menciptakan pasar kerja. Pertimbangannya, tanpa kebebasan untuk mengalokasikan “sumberdaya kerja” tidak akan sanggup bertindak rasional dalam merestrukturisasi produksi guna merespon sinyal yang dipancarkan oleh pasar.

Tahap kedua pada tahun 1984-1992 yang menekankan pada penerapan perekonomian pasar di kota dengan menyesuaikan harga menurut hukum penawaran dan permintaan walaupun dengan perencanaan yang tidak terpusat. Pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan Fujian, bagi investor asing.

Tahap yang ketiga ialah dimulai pada tahun 1992, Cina menagaskan bahwa target dari reformasinya yaitu membangun sistem ekonomi pasar sosialis yang baru melalui reformasi market oriented di berbagai bidang dan ada perencanaan dengan baik. Hasilnya, pada 1983 hampir 98 persen dari seluruh petani rumah tangga beroperasi menurut logika sistem baru ini, dimana lahan-lahan kolektif dimanfaatkan untuk memproduksi barang-barang yang dijual di pasar.

Tahap yang terakhir dimulai pada tahun 2003 yang menekankan pada “Penyempurnaan Sistem Ekonomi Pasar Sosialis” yang direncanakan akan terwujud pada tahun 2020. Tahap keempat ini menekankan pada 5 pilar yang menjadi penopang terwujudnya penyempurnaan ini yaitu titik berat pada wilayah perkotaan dan pedesaan secara bersama-sama, pembangunan wilayah lokal, pembangunan sosial dan ekonomi, keseimbangan antara pembangunan manusia dan alam, serta peningkatan pembangunan internal dan kerjasama internasional.

  

PELAKU EKONOMI CHINA 

         Kepiawaian orang orang China dalam mengembangkan bisnis menjadi suatu fenomena nyata yang selalu jadi contoh sebagai bisnis internasional. Hampir di seluruh dunia kita mudah menemui orang orang China yang pintar mengelola bisnisnya apalagi dalam hal berdagang, tidak heran jika pertumbuhan ekonomi china terus melaju setiap tahunnya. 

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI CHINA

China menerapkan bahwa pembangunan ekonomi harus disertai pembangunan politik, karena akan tercermin dipenuhinya hak-hak sipil dan politik. Inilah yang dipahami sebagai tujuan proyek modernisasi untuk mencapai kemajuan ekonomi dan memantapkan sistem politik demokrasi. Namun, kenyataan yang terjadi tidak seperti yang diproklamirkan. Salah satu, dampaknya, harus mendahului yang lain. Inilah yang ditempuh oleh China. Negeri Tirai Bambu tersebut lebih mendahulukan kemakmuran ekonomi baru perlahan-lahan membangun sistem demokratis. Singkatnya, China mengesampingkan demokrasi dan lebih memilih melakukan kebijakan reformasi ekonomi. Maka, tak perlu heran jika gerak China menuju kekuatan ekonomi justru berada di bawah kendali rezim otoriter yang opresif dan anakronistik. Jelas sekali ini kontras dengan pengalaman-pengalaman negara Eropa dan Amerika yang menganut ajaran, "Kemajuan ekonomi hanya kondusif bila berada di bawah sistem politik demokrasi."

Bersamaan dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang menjadi ancaman negara-negara industri maju, ada pelajaran penting yang dimainkan China yang tak lepas dari strategi Seni Perang Sun Zi. Sun Zi mengatakan, "Bila seorang Jenderal memperlakukan pasukannya seperti anak kesayangannya, mereka bersedia mendukung dan mati bersamanya". Strategi yang mengajarkan humanis ini tampak begitu kelihatan tatkala China teguh menempuh jalan politik sendiri yang lebih cocok dengan kebutuhan domestik. Artinya, China tidak serta merta mengadopsi ide-ide demokrasi dan HAM yang disuarakan Barat. Malah, sepertinya, China dapat menangkap bahwa Barat suka berperan hipokrit dan berstandar ganda. Ini dapat disaksikan dalam aktivitas AS menjalin persekutuan harmonis dengan rezim nondemokratis seperti Arab Saudi dengan tujuan mendapat konsesi ekonomi-politik. China begitu kukuh meretas jalan sendiri dalam melaksanakan proyek modernisasi ekonomi-politik dengan caranya sendiri. Bagi China, sungguh tidak mudah berayun di antara ekonomi dan demokrasi karena ‘negeri tirai bambu’ hanya dihuni 1,3 milliar penduduk. China tampaknya dapat membaca, kalau terjadi gejolak politik skala kecil pun akan berdampak besar terhadap stabilitas keamanan domestik, yang tentunya dapat mengguncang sendi kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

            Jika China sudah mengenal diri sendiri dan mengenal lawannya, peluang untuk menjadi super power tak terlalu jauh lagi. Apalagi, jika diperhatikan dalam beberapa pertemuan AS dengan China, kerap AS meminta China mengembangkan ekonomi yang tidak bergantung pada ekspor. Boleh dinilai, inilah sebagai isyarat bahwa AS melanjutkan langkah-langkah proteksionisnya terhadap China, seperti apa yang pernah dikumandangkan Obama dalam kampanyenya. Setelah laju ekonomi China berada dalam posisi aman, barulah China perlahan mulai mengakomodasi sebagian elemen demokrasi modern. Reformasi ekonomi China disertai penataan kelembagaan pemerintah yang tampak tengah berubah wajah mendukung good governance, rule of law, pemberantasan korupsi, dan pasar terbuka. Ini boleh dibilang sebagai strategi gradual yang bertujuan memperkuat peran negara dalam membangun perekonomian dan menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat mutlak untuk menarik investasi asing dan memacu pertumbuhan berkelanjutan.

           Meskipun demikian, kelihatannya China cukup paham betul akan gerak hukum kapitalis pasar, yaitu bagaimana mengakumulasi kapital dan mengeruk keuntungan. Karena itu, China lebih mengutamakan reformasi kelembagaan pemerintahan yang sifatnya efesiensi birokrasi, peningkatan mutu pelayanan publik, penegakan hukum dan perkuatan peradilan, yang lebih dibutuhkan guna memfasilitasi investasi asing. Karena, para investor tentu memilih dan memperhatikan jaminan stabilitas politik dan keamanan serta kepastian hukum dalam berinvestasi.

KEADAAN GEOGRAFIS CHINA

       Negara China termasuk ke dalam kawasan timur benua Asia dengan luas wilayah sebesar 9.571.300KM2. Cina berada pada 18 LU - 54 LU dan 73 BT - 135 BT yang menjadikan china sebagai negara yang mempunyai letak strategis dan daratan yang luas. Batas batas negara cina yaitu sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Mongolia, Rusia dan Kazakhstan

- Sebelah timur berbatasan dengan laut cina timur, laut kuning, korea utara dan laut cina selatan

- Sebelah selatan berbatasan dengan Nepal, Bhutan, India, Myammar, Laos dan Vietnam

- Sebelas barat berbatasan dengan Kirgistan dan Tadzikistan

MATA PENCAHARIAN

         Masyarakat Negara Cina dalam hal mencari mata pencaharian hidup sebagian besar adalah Berdagang dan selalu bersaing secara bersama sama dalam memenuhi kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, maka dari itu Ekonomi Negara cina sangat Maju dan Berkembang sekali secara Mendunia padahal Penduduk di  Negara Cina Berjumlah lebih dari 2 Milyar yang jumalh penduduk Terbesar di Dunia, ini adalah sesuatu yang sangat di banggakan karena dengan jumlah penduduk sebanyak itu tapi Ekonomi di Negara Cina sangat Maju sekali, sekarang Perekonomian Dunia Dapat Di Kuasai Oleh Negara Cina di berbagai Belahan dunia

SUMBER DAYA MANUSIA

               Dalam hal SDM untuk dunia usaha Cina juga tidak tanggung-tanggung dalam mengarahkan orang-orang terbaiknya untuk menjadi pengusaha yang handal dan masyarakat menengah yang siap untuk bekerja. Sejak tahun 1990-an, Cina telah mengirimkan ribuan tenaga mudanya yang terbaik untuk belajar ke beberapa universitas terbaik di Amerika Serikat, seperti Harvard, Stanford, dan MIT. Di Harvard saja, Cina telah mengirimkan ribuan mahasiswanya untuk mempelajari sistem ekonomi terbuka dan kebijakan pemerintahan barat, walaupun Cina masih menerapkan sistim ekonomi yang relatif tertutup. Sebagai hasilnya, Cina saat ini telah memiliki jaringan perdagangan yang sangat mantap dengan Amerika, bahkan memperoleh status sebagai The Most Prefered Trading Partner.

            Pemerintah Cina juga membujuk para overseas Chinese scholars and professionals, terutama yang sedang dan pernah bekerja di pusat-pusat riset dan MNCs di bidang teknologi di seluruh penjuru dunia untuk mau pulang kampung dan membuka perusahaan baru di Cina. Mantan-mantan tenaga ahli dari Silicon Valley dan IBM ini misalnya, diharapkan nantinya juga akan dapat mempermudah pembukaan jaringan usaha dengan MNCs ex-employer lainnya yang tersebar di seluruh dunia.

INVESTASI

             Penanaman modal langsung dari China di Amerika naik dua kali, lipat menjadi 14 milyar dolar tahun lalu, kata sebuah badan riset di New York.

            Data menurut Laporan Rhodium Group itu mengatakan, perusahaan-perusahaan swasta China dan perorangan merupakan 76 persen dari semua investasi baru, kebanyakan dalam bidang industri pangan, energi dan real estate.

           China akan terus mempertahankan penanaman modal yang kuat di Amerika, karena berbagai perbaikan dalam perekonomian China, termasuk dilonggarkannya iklim penanaman modal di luar negeri, dan menguatnya perekonomian Amerika.

Prospek Indonesia?

Dibandingkan dengan China , Indonesia memiliki banyak kesamaan. Populasi, geografi, demografi dan nilai – nilai budaya ketimuran yang saling memengaruhi. Yang menjadi persoalan, dengan titik awal yang relatif sama (di tahun 70-an GDP Indonesia lebih besar dari China) mengapa China kinerja pertumbuhan ekonominya jauh lebih bagus dibanding Indonesia? Menggunakan konsep Porter tentang Competitiveness of The Nations, maka jawab singkatnya, kekurangan terletak pada birokrasi dan rezim pemerintahan. namun bila birokrat kita berlapang dada, tidak defensif namun instropeksi dan selanjutnya membuat kebijakan perubahan dan sekaligus mengimplementasikanya secara kontinyu dan konsisten dengan dukungan anggaran sebagaimana dilakukan oleh Deng Xiao Ping, prospek Indonesia dalam mengejar ketertinggalan dari China tersebut sangat besar. Indonesia dapat memilih membuat produk komplemen bagi produk China dan menghasilkan produk yang memilki keunggulan seperti Negara china tersebut, seperti kerajinan rumah tangga, teknologi menengah, dan produk intelektual.

 REFERENSI

-www.pdfbase.org/mata-pencaharian-penduduk-china-pdf.html#.U0fvj6JQfW4

-https://www.cia.gov/redirects/ciaredirect.html

-http://rhg.com/interactive/china-investment-monitor

-http://www.worldbank.org/en/country/china