Sistem perekonomian adalah sistem
yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.
Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya
adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya.
Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi.
Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.
Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem
tersebut.
Sistem perekonomian di Indonesia sudah ada
atau dimulai sejak bangsa Indonesia masih berbentuk Kerajaan. Dimana pada masa
itu masih dilakukan monopoli berdasar kekuasaan kerajaan. Namun sejalan
mulainya penjelajahan oleh bangsa barat maka sistem di Indonesia sedikit banyak
mulai terpengaruhi.
Perkembangan sistem ini dimulai dari jaman
penjajahan Belanda dimana sistem imperialisme di terapkan sampai pada akhir
masa penjajahan jepang dimana sistem perekonomian masih digerakkan oleh bangsa
penjajah. Setelah merdeka, bangsa Indonesia sudah berulang kali mengubah sistem
yang dipakai dalam mengatur perekonomiannya. Dari sistem Liberal, kemudian Komandao
(komunisme) sampai memasuki orde baru. Pada orde baru ini terdapat perubahan
yang signifikan (kemajuan) yang dialami oleh bangsa Indonesia dari segi
kemakmuran rakyatnya, dimana pada masa ini menggunakan Program Repelita. Namun
ketika tahun 1999 terjadi reformasi baik dari sistem politik maupun ekonomi.
Pada akhirnya bangsa Indonesia sampai
dengan sekarang ini menggunakan sistem Perekonomian pancasila atau kerakyatan
dimana tujuan dari perekonomian ini adalah tercapainya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
- MASA ORDE LAMA
Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi
Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi
nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi
barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat
ketergantungan terhadap luar negeri.
Sistem moneter tentang perbankan khususnya
bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya
hak ekslusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk
memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan
dari pengambilan keputusan politik.
Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi
mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya
kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini
berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk
mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan
menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta
Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa
sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya
tenaga ahli.
Perekonomian Indonesia pada masa ini
mengalami penurunan atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang
bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa
pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek
mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat
dari rezim yang berkuasa. Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya
hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam
pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.
- MASA ORDE BARU
Suharto mengakhiri jabatannya sebagai
presiden akibat fondasi ekonomi Indonesia ambruk diterjang krisis dan gelombang
politik yang menghendaki perubahan.Kenyataan ini bertolak belakang dengan
situasi pada awal kepemimpinan jenderal purnawirawan ini pada tahun 1968.
Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras
membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. "Kondisi
ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi
dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun," kata Emil Salim, mantan
menteri pada pemerintahan Suharto. Orang yang dulu dikenal sebagai salah
seorang penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto,
yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di
bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun.
Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang
berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya. Ini dia lakukan
dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan
ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat
untuk menarik modal
TERIKAT
MODAL ASING
menurut Emil Salim, Suharto menerapkan
cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu
dengan mencanangkan sasaran yang tegas. Suharto menamai programnya
'Pembangunan Lima Tahun' atau PELITA, yang dengan melibatkan para teknokrat
dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara
Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.
Liberalisasi perdagangan dan investasi
kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian
Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada
kekuatan modal asing. "Liberalisasi sebesar mungkin,
sebebas-bebasnya, kalau ada intervensi boleh dikatakan didikte oleh IMF dan
Bank Dunia, yang dibelakangnya adalah pemerintah Amerika Serikat dan dampaknya
dirasakan sampai sekarang," kata mantan menteri koordinator perekonomian
Indonesia antar tahun 1999-2000.
Namun menurut Emil Salim, untuk
menggerakkan pembangunan, Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot
penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas
meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun
1980.
KEMAJUAN
SEKTOR MIGAS
Puncaknya adalah penghasilan dari migas
yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia. "Dengan
kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses
pembangunan ekonomi," kata pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak. Keberhasilan
Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada
pangan pada tahun 1980-an, menurut Emil Salim, diawali dengan pembenahan di
bidang politik.
Kebijakan perampingan partai dan penerapan
azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde
Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai. Lebih
lanjut, Emil Salim menilai, pendekatan seperti yang dilakukan Suharto pada awal
pemerintahannya lazim dipraktekkan oleh para pemimpin di kawasan Asia Timur dan
Tenggara. "Ada pandangan bahwa demokrasi yang dikembangkan di negara
berkembang itu membutuhkan semacam pengarahan atau intervensi untuk tidak
segera bersifat liberal," kata Emil Salim. Gaya kepemimpinan tegas
seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui
memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di
akhir tahun 1960.
Namun, dengan menstabilkan politik demi
pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun,
semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.
Titik
balik
Masa keemasan ekonomi Orde Baru, kata Emil
salim, mengalami titik balik ketika memasuki tahun 1990-an, saat BJ Habibie
dengan visi teknololgi masuk merambah bidang ekonomi. Tetapi, Kwik Kian
Gie tidak sependapat dan dia menilai Habibie bukan faktor penting dalam titik
balik ekonomi Orde Baru.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di
masa Orde Baru terkesan begitu memukau," kata Kwik, namun menurutnya di
sisi lain kesenjangan dan kemiskinan adalah akibat kebijakan ekonomi liberal. Krisis
moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan tuntutan reformasi total, dia
anggap sebagai konsekuensi logis dari kebijakan tersebut yang diperburuk oleh
situasi politik.
Namun, pengamat ekonomi Djisman
Simandjuntak mempunyai analisa berbeda tengan jatuhnya Suharto. "Krisis
ekonomi untuk sebagian orang memang bisa ditelusuri ke praktek kebijakan, bukan
desain kebijakan di atas kertasnya," kata Djisman. Pengamat ekonomi
ini menilai pada prakteknya kebijakan pemerintahan Suharto sarat dengan
berbagai penyelewengan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme pada kroni
Suharto. Pada saat yang bersamaan, rakyat menuntut suksesi politik. Dan
krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjadi pemicu krisis politik yang sudah
dipendam oleh rakyat, tambah Djisman Simandjuntak
- MASA REFORMASI
Saat ini kondisi ekonomi Indonesia memang tengah dalam tekanan, salah
satunya dilihat dari kurs dolar AS yang saat ini nilainya mencapai Rp 11.700.
Namun kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi ekonomi saat krisis 1997/1998.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo
menceritakan, dirinya tahu betul kondisi ekonomi Indonesia 1997/1998, karena
saat itu sudah berkecimpung di dunia korporasi."Dulu utang kita banyak
yang tak tercatat, bukan hanya utang swasta, namun juga utang pemerintahnya.
Tapi setelah krisis (1997/1998), ada UU Keuangan negara, dan pemerintah
mempunyai neraca. Jadi kita tahu berapa utang negara, utang daerah, swasta, dan
bahkan BUMN. Kalau di 1997/1998 kita tidak tahu," tutur Agus Marto saat
pertemuan dengan sejumlah pimpinan media di kantor pusat BI, Jalan Thamrin,
Jakarta, Jumat malam (22/11/2013).
Agus mengatakan, pada saat krisis
1997/1998 banyak tindakan moral hazard yang terjadi di dunia perbankan
Indonesia. Mulai dari pemilik bank, manajemen, hingga nasabah-nasabahnya
melakukan tindakan moral hazard, atau tak sesuai aturan. Belum sampai di
situ, pada saat krisis 1997/1998, Agus juga mengatakan ada tindakan-tindakan
missmatch di Indonesia dalam sektor ekonomi. Contohnya, perusahaan swasta yang
melakukan pinjaman dalam bentuk dolar, namun penghasilannya rupiah. Jadi bila
dolar tiba-tiba menguat, kekuatan perusahaan untuk membayar utang
lemah."Jadi saat ini utang-utang sudah tertata, laporan keuangan juga
sudah jelas. Transaksi perbankan juga dijaga. Kalau apda 1997/1998, ada bank yang
masuk transaksi derivatif berisiko, sekarang dijaga betul. Belum lagi
pergerakan dolar saat krisis dulu itu melonjak tinggi dari Rp 2.300 menjadi Rp
15.000. Ini membuat ekonomi berhenti," papar Agus.
Meski begitu, Agus mengatakan, kondisi
utang swasta Indonesia saat ini juga naik. Menurut data BI, utang swasta
Indonesia jumlahnya naik dari US$ 73,6 miliar di 2009 menjadi US$ 136,6 miliar.
Namun masih tetap terjaga, karena 76% utang swasta ini adalah berjangka
panjang. Hingga Desember nanti, akan ada pembayaran utang swasta jatuh tempo
US$ 8 miliar. Jumlah ini masih bisa terjaga, karena ada juga penarikan utang
baru, sehingga tekanan terhadap rupiah masih terbatas
Pada kesempatan itu, Agus memperingatkan
soal defisit transaksi berjalan akibat neraca perdagangan yang defisit tinggi.
Defisit neraca perdagangan terjadi karena tingginya impor, khususnya
migas. Di kuartal II-2013, neraca perdagangan migas Indonesia defisit US$
5,8 miliar, naik dari kuartal II-2013 US$ 5,29 miliar. Tingginya impor ini
membuat kebutuhan dolar meningkat, dan akhirnya nilai tukar rupiah
tertekan.Agus mengatakan, perlu ada perbaikan dari sisi kebijakan pemerintah.
Sehingga kondisi defisit neraca perdagangan ini tidak makin lebar dan makin
menekan nilai tukar.
Tekanan pada nilai tukar juga tidak hanya
akibat defisit perdagangan di dalam negeri, kebijakan bank sentral AS yaitu
Federal Reserve (The Fed) yang berencana mengurangi kebijakan stimulusnya,
membuat tekanan nilai tukar di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia,
karena pasokan dolar AS akan berkurang. Melihat kondisi ini, BI dari sisi
moneter sudah melakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah menaikkan suku
bunga acuan yaitu BI Rate menjadi 7,5%. Namun tidak lantas kebijakan ini
menguatkan rupiah begitu saja, karena memerlukan waktu.
Selain itu, perlu juga perbaikan
struktural sektor industri di Indonesia, sehingga barang-barang kebutuhan
masyarakat tidak banyak dipenuhi dari impor. "Selama 4 tahun terakhir ini
kondisi ekonomi dunia tidak normal. Karena The Fed mengeluarkan stimulus yang
membanjiri seluruh dunia dengan dolar, maka 4 tahun terakhir ini dana
melimpah masuk ke seluruh dunia, dan membawa kondisi yang tidak normal bagi
dunia termasuk Indonesia. Lalu Ben Bernanke (Gubernur The Fed) di pertengahan
tahu mau mengurangi stimulus. Ini mengubah lagi era sebelumnya, dari era
capital inflow (arus dana masuk), menjadi era capital outflow (arus dana
keluar)," jelas Agus.
Beragam kebijakan yang telah dilakukan BI
dilakukan untuk menstabilisasi sisi moneter, dan ini akan mengorbankan
pertumbuhan ekonomi. Menurut Agus, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan
terkoreksi dari perkiraan awal 6,3% menjadi 5,5-5,7%.
http://finance.detik.com/read/2013/11/23/092206/2421358/5/gubernur-bi-sebut-kondisi-ekonomi-sekarang-beda-jauh-dibanding-1997-1998
Tidak ada komentar:
Posting Komentar